Pemkab Bekasi Prioritaskan Normalisasi Irigasi BKG 22-38 Guna Atasi Ancaman Kekeringan Petani Pebayuran

admin8 Oktober 20262 menit baca4 dilihat

Banner Iklan
728 x 90

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian khusus pada normalisasi saluran irigasi di wilayah Pebayuran, khususnya pada ruas Bendung Kedung Gede (BKG) 22 hingga BKG 38. Kebijakan ini diambil guna memastikan pasokan air untuk lahan pertanian tetap terjaga dan terhindar dari ancaman kekeringan yang dapat merugikan para petani. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan hal tersebut ketika melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan pembersihan saluran air di Desa Sumbereja, Kecamatan Pebayuran, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Langkah penanganan ini dinilai mendesak mengingat kendala distribusi air kerap mengancam kelangsungan aktivitas pertanian setempat, sehingga perbaikan tidak cukup dilakukan hanya pada satu titik saja. Rangkaian kegiatan pembersihan saluran irigasi ini diawali melalui gotong royong atau kerja bakti yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, warga sekitar, para petani, serta dukungan dari PT Jababeka Infrastruktur. Pelaksanaan di lapangan pada tanggal tersebut menyasar sejumlah titik strategis pada jaringan Saluran Sekunder BKG, termasuk bentangan ruas BKG 26 sampai dengan BKG 35. Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, menjelaskan bahwa aksi bersih-bersih saluran ini dilaksanakan serentak di empat titik yang tersebar di empat desa dengan cakupan wilayah mencapai sekitar 12 kilometer dari ruas BKG 26 hingga BKG 38. Inisiatif tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil rapat perencanaan yang telah digodok sejak tanggal 4 September 2026. Tujuan utamanya adalah mengangkat berbagai hambatan di dalam saluran agar aliran air dapat kembali lancar menuju lahan-lahan pertanian warga, termasuk area persawahan yang berada di wilayah hilir jaringan. Untuk mengatasi titik-titik yang mengalami sedimentasi dan pendangkalan berat, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan pengerahan alat berat agar kapasitas debit air dapat kembali normal. Sementara itu, untuk bagian saluran yang kondisinya masih memungkinkan untuk ditangani secara manual, pemerintah mengerahkan tenaga warga dan petani secara swadaya. Dalam upaya penanganan yang menyeluruh ini, Pemkab Bekasi juga menggandeng Perum Jasa Tirta serta melibatkan PT Jababeka Infrastruktur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Head of Industrial and Public Engagement PT Jababeka Infrastruktur, Beta Safitri, menyatakan bahwa pihak perusahaan turut merespons informasi mengenai warga dan petani di wilayah hilir Bekasi yang mulai merasakan dampak kekeringan. Dukungan tersebut disalurkan untuk membantu kelancaran perbaikan infrastruktur pengairan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelancaran suplai air dari saluran sekunder BKG sangat krusial bagi keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi karena berfungsi sebagai jalur utama pengairan sawah. Meski demikian, hingga saat ini pihak pemerintah daerah belum merilis data pasti mengenai total luas lahan sawah yang terdampak kekurangan air maupun rincian pasti mengenai tenggat penyelesaian seluruh proyek normalisasi pada ruas BKG 22 sampai BKG 38 tersebut.

Diolah untuk WartaIT. Sumber: Lintas Priangan. Penulis asli: Abu Ayyub. Artikel ini diolah ulang dengan bantuan AI.