Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan target perluasan pendaftaran tanah secara sistematis seluas 4,8 juta hektare sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2029. Target ambisius ini dikejar melalui implementasi program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang memperoleh dukungan penuh dari Bank Dunia guna memperkuat kepastian hukum hak atas tanah warga sekaligus mengintegrasikan administrasi pertanahan serta tata ruang di Indonesia.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam acara Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang diselenggarakan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa program ILASPP mempunyai ruang lingkup yang luas serta memberikan dampak jangka panjang bagi agenda pembangunan nasional. Ia menilai inisiatif ini bukan sekadar pencapaian angka pendaftaran tanah belaka, melainkan sebuah investasi strategis untuk membangun fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan.
Menurut Dalu, pelaksanaan proyek ini memerlukan perencanaan matang serta sokongan dari berbagai pihak supaya target tercapai dan menghasilkan sistem administrasi yang terpadu. Prioritas kementerian saat ini mencakup penyambungan data pertanahan dengan data tata ruang serta modernisasi sistem informasi agar pertukaran data antarlembaga berjalan lancar untuk dasar pembuatan kebijakan yang presisi.
Koordinasi lintas instansi juga digalakkan dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini dipandang krusial untuk menjaga kualitas data dan menekan hambatan di lapangan. Keberhasilan program ini amat bergantung pada komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan, serta efektivitas koordinasi yang diwujudkan lewat kebijakan nyata dan penyediaan SDM.
Melalui ILASPP, pemerintah berharap sistem administrasi pertanahan semakin tertib sehingga perlindungan hak kepemilikan warga dapat terjamin dengan baik. Integrasi tata ruang ini juga diandalkan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan yang terarah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Land Tenure Specialist dari World Bankβs Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Pertemuan ini diikuti pula secara fisik maupun virtual oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, beserta jajaran pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.
Diolah News Brige untuk WartaIT. Sumber: Infopriangan.com.
