Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot percepatan legalisasi aset keagamaan guna memberikan kepastian hukum. Langkah strategis ini penting untuk melindungi lahan yang dimanfaatkan bagi sarana ibadah, lembaga pendidikan, maupun kegiatan sosial masyarakat.
Dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, tercatat sebanyak 53.431 bidang tanah wakaf berhasil mendapatkan sertipikat. Pencapaian tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki tertib administrasi pertanahan sekaligus mengamankan aset umat dari potensi sengketa.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa legalisasi ini bertujuan agar aset-aset wakaf dapat terus beroperasi secara berkelanjutan sesuai peruntukannya. Berdasarkan catatan instansi tersebut, estimasi keseluruhan tanah wakaf di nusantara mencapai 522.026 bidang, di mana 313.142 bidang di antaranya sudah mengantongi sertipikat atau mencakup kisaran 60 persen.
Selain fokus pada lahan wakaf, pemerintah turut memperhatikan legalisasi lahan tempat ibadah secara keseluruhan yang berjumlah sekitar 101.465 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.722 bidang atau sekitar 74,6 persen telah selesai disertifikasi, menandakan progres positif dalam penataan aset keagamaan.
Guna menuntaskan sisa bidang tanah yang belum terdaftar, Kementerian ATR/BPN menggandeng Kementerian Agama serta berbagai ormas keagamaan. Sinergi lintas sektor ini diyakini mampu mempercepat penyiapan dokumen administrasi serta mengatasi berbagai kendala di lapangan sehingga perlindungan hukum bagi aset umat dapat segera terwujud secara menyeluruh.
Diolah News Brige untuk WartaIT. Sumber: Infopriangan.com.
