Aktivis Desak Pemkot Banjar Buktikan Hasil Nyata Visi Masagi di Tahun Ketiga

admin27 Oktober 202616 dilihat

Banner Iklan
728 x 90

Menjelang tahun ketiga kepemimpinan kepala daerah di Kota Banjar, desakan agar pemerintah setempat segera menunjukkan bukti nyata hasil pembangunan kembali disuarakan oleh kalangan pengamat sosial dan pemerintahan. Irwan Herwanto, S.IP., meminta jajaran Pemerintah Kota Banjar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, efektivitas penyerapan anggaran, serta pencapaian program-program prioritas.

Irwan menegaskan bahwa visi besar Banjar Berdaya Bangun Masagi harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga, alih-alih berhenti sebagai dokumen perencanaan semata. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah meninggalkan zona nyaman dan berani melakukan autokritik serta penataan total terhadap pola kerja birokrasi yang ada.

Ia menyoroti bahwa keberhasilan instansi pemerintah tidak boleh sekadar diukur dari banyaknya kegiatan yang terselenggara atau tingginya angka penyerapan anggaran. Setiap program, kata dia, harus memiliki target terukur dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, pembagian tugas, serta budaya kerja aparatur perlu dibenahi agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif.

Selain aspek birokrasi, komposisi belanja daerah juga menjadi sorotan agar proporsi belanja pegawai dan operasional dapat dihitung secara cermat. Dengan demikian, sektor-sektor krusial seperti infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, penataan wilayah, dan penguatan ekonomi kerakyatan bisa memperoleh dukungan dana yang memadai. Irwan turut mendorong pemerintah untuk mencari terobosan pembiayaan kreatif dan inovatif guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Beberapa opsi yang diusulkan meliputi penjajakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek infrastruktur, optimalisasi aset Barang Milik Daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, serta pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan yang transparan. Di samping itu, penerapan penganggaran berbasis kinerja dan sistem merit dalam penempatan aparatur dipandang penting agar seluruh kebijakan benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara objektif.

Diolah News Brige untuk WartaIT. Sumber: Infopriangan.com.