Pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar dalam menyediakan ruang hidup yang saling terhubung, inklusif, serta ramah lingkungan bagi masyarakat luas. Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau seluruh elemen pemangku kepentingan agar memperkuat kerja sama dalam pembangunan kota demi merealisasikan Visi Kota 2045.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Ossy saat hadir sebagai pembicara utama dalam ajang Jakarta Architecture Festival 2026 yang berlangsung di M Bloc Space, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Ia menekankan bahwa proses pembangunan kawasan perkotaan di masa depan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan akademisi, para arsitek, pelaku dunia usaha, hingga masyarakat umum.
Ossy menaruh harapan besar agar Jakarta beserta kota-kota besar lainnya di Tanah Air dapat bertransformasi menjadi kawasan yang tertata rapi, mudah dijangkau, memberikan kenyamanan bagi warga, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan maupun perkotaan.
Menurut Ossy, perwujudan kota dengan karakter tersebut menuntut adanya sinergi yang solid antara pihak pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah sendiri sangat krusial dalam merumuskan kebijakan serta menjamin kepastian regulasi agar setiap proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang matang. Sementara itu, jajaran Kementerian ATR/BPN menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil bagian melalui penyediaan aspek legalitas tanah serta dukungan penuh terhadap tata ruang yang berkelanjutan.
Selain itu, ia juga merinci peran penting dari berbagai pihak lain yang saling melengkapi. Kalangan akademisi dapat menyumbangkan gagasan berbasis riset dan ilmu pengetahuan, sementara para arsitek bersama pelaku usaha berperan sebagai penggerak inovasi dalam perancangan serta pembangunan kota. Di sisi lain, masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menjaga fasilitas umum, memanfaatkan ruang secara tepat guna, serta mendukung berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.
Kontribusi nyata dari profesi arsitek dalam pembangunan nasional sendiri telah dibuktikan melalui dukungan terhadap program pemerintah lewat inisiatif 3 Juta Rumah. Para arsitek yang bernaung di bawah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) turut ambil bagian dalam kegiatan sosial seperti bedah rumah di berbagai wilayah, yang dinilai mampu meningkatkan kualitas hunian layak bagi masyarakat.
Diolah News Brige untuk WartaIT. Sumber: Infopriangan.com.