Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari total keseluruhan luasan tersebut, sekitar 69 persen atau seluas 13.226,49 hektare khusus dialokasikan untuk program Reforma Agraria.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi aset tanah negara agar menjadi lebih produktif serta mendatangkan manfaat langsung bagi warga. Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menekankan bahwa program ini berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target administratif semata di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan data resmi Kementerian ATR/BPN, selain untuk Reforma Agraria, sisa alokasi TCUN terbagi untuk Bank Tanah seluas 5.702,13 hektare serta Cadangan Negara Lainnya seluas 135,96 hektare. Besarnya porsi Reforma Agraria mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan penguasaan lahan serta memperluas akses masyarakat kelas ekonomi lemah terhadap sumber daya agraria.
TCUN sendiri bersumber dari penertiban aset-aset tanah yang sebelumnya telantar dan kini dikuasai kembali oleh negara. Sebelum ditentukan peruntukannya, setiap objek lahan wajib melewati proses verifikasi yuridis dan fisik yang ketat guna mencegah potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Selain penetapan alokasi, Direktorat Jenderal PPTR secara aktif mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan TCUN agar sesuai dengan regulasi. Seluruh rangkaian proses mulai dari inventarisasi hingga pengawasan bertujuan menciptakan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, di mana tanah yang tadinya tidak produktif kini memiliki fungsi sosial dan nilai ekonomi tinggi bagi publik.
Diolah News Brige untuk WartaIT. Sumber: Infopriangan.com.