Polemik perizinan lapangan padel di Kota Tasikmalaya kini menemukan jalur penyelesaian yang lebih jelas. Setelah dilakukan pembahasan antara DPRD dan para pengelola, arah kebijakan difokuskan pada penataan administrasi tanpa penghentian aktivitas secara menyeluruh.
Data yang dipaparkan menunjukkan terdapat 20 lokasi lapangan padel di Kota Tasikmalaya. Empat lokasi sudah memiliki PBG dan SLF lengkap. Empat lainnya telah memiliki PBG dan menunggu penerbitan SLF. Sementara 12 lokasi masih dalam tahap pengurusan administrasi. Delapan di antaranya telah beroperasi.
Kondisi ini sebelumnya memicu perhatian karena sebagian izin belum final sementara aktivitas sudah berjalan. DPRD menegaskan bahwa regulasi harus dipatuhi untuk menjamin keselamatan bangunan dan kepastian hukum.
Namun keputusan yang diambil tidak mengarah pada penutupan total. DPRD mempertimbangkan dampak ekonomi dan keberlangsungan usaha yang telah berjalan. Pendekatan yang dipilih adalah penertiban bertahap disertai pengawasan.
Pengelola diminta menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan seluruh persyaratan administratif. Di sisi lain, proses perizinan diharapkan berjalan sesuai prosedur tanpa hambatan yang tidak perlu.
Dengan adanya kesepahaman tersebut, polemik yang sempat memicu perdebatan kini memasuki fase pembenahan. Kota Tasikmalaya berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan dinamika pertumbuhan usaha.
Penataan administrasi menjadi kata kunci. Lapangan tetap digunakan, tetapi aturan tetap ditegakkan. Sebuah langkah tengah yang diharapkan membawa stabilitas jangka panjang.
